DPD GMNI Jakarta Tuntut Penghentian Program KDMP

JAKARTA | INDONESIAKOMA.COM –

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jakarta menegaskan kembali sikapnya untuk menghentikan total program Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

GMNI Jakarta menilai program ini tidak hanya cacat secara manajemen, tetapi telah bertransformasi menjadi proyek yang memboroskan anggaran negara demi kepentingan elit, sembari menumpahkan darah rakyat miskin.

Ketua DPD GMNI Jakarta, Deodatus Sunda Se, menyatakan bahwa tuntutan pemeriksaan dan pemecatan terhadap jajaran menteri hingga Direksi PT Agrinas Pangan harus dibarengi dengan penghentian total (moratorium) proyek ini demi menyelamatkan sisa anggaran negara dan melindungi hak hidup warga negara.

Anggaran Boros, Hasilnya Menumpahkan Darah Rakyat

Bung Dendy menekankan bahwa negara tidak boleh membiayai sebuah program yang jelas-jelas gagal di lapangan dan tidak memiliki urgensi konstitusional bagi kemakmuran rakyat.

”Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat seharusnya digunakan untuk menyejahterakan kaum Marhaen, bukan dihambur-hamburkan untuk proyek pengadaan yang sarat korupsi dan pemborosan anggaran. Sangat biadab ketika anggaran negara yang boros ini justru digunakan untuk membiayai program yang mengorbankan nyawa dan darah rakyat sendiri!” tegas Bung Dendy dalam keterangannya, Sabtu (27/6).

Tuntutan Kami DPD GMNI Jakarta kepada Rezim Fasis-Prabowo Gibran:

1.Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Tidak ada ruang negosiasi atau perbaikan sistem. Program ini harus segera ditutup demi menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

2.Audit Investigatif Anggaran: Mendesak BPK, KPK, dan Kejagung untuk melacak setiap rupiah yang mengalir ke PT Agrinas Pangan, guna melihat sejauh mana anggaran negara dihamburkan dalam proyek maut ini.

Penyelidikan 3.Kemanusiaan: Menuntut pertanggungjawaban pidana atas tumpahnya darah dan hilangnya 5 nyawa calon manajer akibat pola diklat militeristis yang dipaksakan.

GMNI Jakarta menilai skandal ini merupakan puncak gunung es dari kebijakan pangan dan koperasi yang ugal-ugalan di bawah koordinasi Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi. DPD GMNI Jakarta berjanji tidak akan mundur selangkah pun sampai program ini dihentikan total dan para aktor intelektualnya diseret ke pengadilan.