INDONESIAKOMA.COM, JAKARTA –
Jakarta — Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Pekerja dan Buruh menggelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Tahun 2025 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sekaligus penyerapan aspirasi pekerja dan buruh. Kegiatan ini mengangkat tema pemberian masukan kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan periode 2016–2031 serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Diskusi publik tersebut menjadi wadah resmi bagi pekerja dan buruh untuk menyampaikan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Forum ini menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak dasar pekerja yang harus terus diperjuangkan kualitasnya.
Perwakilan Forum Jamsos, Saeful Taviv, menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan telah mencatat sejumlah capaian positif. Namun, ia menilai masih terdapat persoalan krusial yang harus segera dibenahi.
“Masih ada masalah mendasar, mulai dari kualitas layanan, kemudahan akses, hingga kepastian manfaat yang dirasakan peserta,” ujar Saeful Taviv dalam diskusi tersebut.
Selain itu, Forum Jamsos juga menyoroti perlunya keberpihakan kebijakan terhadap pekerja rentan dan buruh sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan jaminan sosial.
Sementara itu, Yusuf Rizal menegaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral pekerja dan buruh. “Diskusi ini bukan sekadar evaluasi, tetapi upaya memastikan sistem jaminan sosial berjalan adil dan berkelanjutan,” katanya.
Forum Jamsos berharap hasil diskusi ini dapat dirumuskan menjadi rekomendasi konkret bagi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memperbaiki kebijakan dan layanan ke depan.
