Indonesiakoma.com Bekasi – Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Mustofa didampingi Kasat Reskrim AKBP Agta Bhuwana Putra, Kasi Humas AKP Aliyani dan Kasi Propam AKP P. Marbun menggelar konferensi pers terkait kasus penyalahgunaan dana hibah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi tahun 2024 di Lobby Utama Polres Metro Bekasi JL. Ki Hajar Dewantara, Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kamis (27/11/2025).
Dugaan penyalahgunaan dana hibah National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi tahun 2024 kini tengah ditangani pihak kepolisian. Penyidik Polres Metro Bekasi mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi senilai total Rp12 miliar.
Penyidik telah memeriksa 61 orang saksi, termasuk ahli pidana dan auditor, serta dua tersangka utama, KD dan NY. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bekasi, kerugian keuangan negara yang timbul akibat dugaan penyalahgunaan dana ini mencapai Rp7.117.660.158.
Modus yang dilakukan tersangka, menurut penyidik, meliputi penggunaan dana hibah untuk kepentingan pribadi. KD diduga mengalokasikan Rp2 miliar untuk kepentingan kampanye Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Bekasi 2024. Sementara NY diduga memanfaatkan Rp1,79 miliar untuk uang muka dan angsuran dua unit mobil Toyota Innova Zenix atas nama kerabatnya.
“Untuk menutupi penggunaan dana pribadi, kedua tersangka diduga membuat kegiatan fiktif, mulai dari seleksi cabang olahraga, perjalanan dinas, belanja alat-alat cabang olahraga, hingga belanja modal kesekretariatan, yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.” Kata Kombes Pol. Mustofa.
Barang bukti yang telah diamankan penyidik meliputi dokumen resmi SK Bupati Bekasi terkait hibah, proposal pencairan dana, laporan pertanggungjawaban, mutasi rekening, perjanjian kredit, hingga uang tunai Rp400 juta.
“Kasus ini menjadi perhatian serius kami. Penyalahgunaan dana publik tidak akan ditoleransi. Kami akan menindak tegas siapapun yang merugikan keuangan negara dan menyalahi amanah publik, agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi.” Terangnya.
Penyidikan ini dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9, dengan ancaman pidana penjara mulai satu hingga 20 tahun, tergantung perbuatan yang terbukti.
“Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan profesional. Selain itu, langkah hukum yang dilakukan diharapkan dapat menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar penggunaan dana hibah dan APBD Kabupaten Bekasi selalu tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.” Pungkasnya.
