INDONESIAKOMA.COM, BEKASI –
Tim Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melaksanakan monitoring Etape II Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jumat (03/10/2025).
Monitoring ini difokuskan pada progres operasionalisasi KDMP Desa Merah Putih yang sebelumnya telah melewati tahapan musyawarah khusus (mustesus) dan block up, serta kini memasuki tahap kedua.
“Pada prinsipnya, kami datang ke sini untuk monitoring KDMP Desa Merah Putih sebagai tindak lanjut dari etape ke-2. Kami ingin melihat sejauh mana progres operasionalisasi kooperasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala serta mencari solusi bersama,” ujar Azmi Nasution, Analis Kebijakan Madya Tim Inspektorat Kemenko Bidang Pangan.
Azmi menambahkan, dalam tahapan ini pihaknya juga melibatkan sejumlah BUMN, antara lain Bulog, ID Food, dan Patraniaga, untuk menyamakan persepsi dalam mendukung keberlangsungan usaha kooperasi.
“Targetnya adalah 16.116 kooperasi bisa beroperasional hingga akhir Desember tahun ini, dengan dukungan kementerian, lembaga terkait, serta BUMN yang berperan aktif,” jelasnya.
Sementara itu, Hasan Basri selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap KDMP, baik dalam aspek legalitas maupun pengembangan usaha.
“Pembentukan dan kepengurusan sudah lengkap, akta pendirian notaris juga sudah ada. Dari 187 KDMP yang ada, kami berharap seluruhnya dapat menjalankan unit usaha, seperti gerai sembako, simpan pinjam, hingga layanan klinik dan apotek,” ungkapnya.
Hasan juga mendorong agar setiap KDMP memanfaatkan aplikasi Simkopdes untuk pengajuan pembiayaan, peminjaman, maupun kebutuhan barang yang terkoneksi langsung dengan BUMN.
“Kami di Dinas mensupport dan memfasilitasi, sementara teknis pelaksanaan ada pada pengurus kooperasi. Modal utama tetap berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota,” jelasnya.
Dari sisi pengelolaan, Ismail Ali Imran Lubis, Ketua KDMP Desa Merah Putih Jayamukti, menyampaikan bahwa kedatangan tim Inspektorat memberi motivasi sekaligus kesempatan menyampaikan aspirasi terkait akses kebutuhan pokok.
“Sejak pembentukan KDMP pada bulan Mei, kami masih terkendala akses bahan pangan seperti beras, minyak goreng subsidi, hingga gas 3 kilogram. Padahal kebutuhan ini sangat penting bagi anggota, yang sebagian besar adalah pelaku UMKM,” ujarnya.
Ismail menjelaskan, KDMP Jayamukti saat ini memiliki 60 anggota dengan total simpanan terkumpul Rp14 juta dan omzet usaha sekitar Rp28 juta hingga Oktober 2025. Strategi awal difokuskan pada simpan pinjam anggota, dengan plafon Rp1 juta per orang, dan target ke depan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk penyedia dapur MBG.
“Kalau kami bisa menjadi pemasok sembako untuk MBG, siklus ekonomi masyarakat akan lebih kuat karena uang berputar di desa, dari kita untuk kita,” katanya.
Ia juga mengungkapkan rencana pengembangan infrastruktur berupa gerai KDMP yang diusulkan memanfaatkan lahan fasilitas umum (fasos-fasum) di RW 7, Desa Jayamukti.
“Proposal sudah kami siapkan dan tinggal menunggu persetujuan. Harapannya fasilitas ini bisa terealisasi melalui dukungan Pemkab Bekasi maupun APBD, sehingga koperasi lebih mudah diakses masyarakat,” tambah Ismail.
