Suarademokrasi.co.id, Jakarta -Forum Jamsos Pekerja dan Buruh Lintas Federasi dan Konfederasi desak Presiden Prabowo Subianto pecat Wakil Menteri Tenagakerja (Wamenaker), Immanuel Ebenazer yang ditangkap karena kasus dugaan pemerasan perusahaan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
“Kasus ini telah mencoreng Kabinet Merah Putih ditengah Presiden Prabowo nyatakan perang terhadap korupsi dan berani mati melawan korupsi. Karena itu tidak ada cara terhormat selain memecat Wamenaker itu,” desak Koordinator Forum Jamsos, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta.
Sebagaimana dilansir banyak media Immnuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangkap karena kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Noel, sapaan akrab Immanuel, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/8/2025) malam.
Wakil Ketua KPK, Firoh Rohcahyanto menyebutkan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan Ebenezer terkait pengurusan sertifikasi K3. Namun kronologis sehingga terjadi OTT dimana serta perusahaan yang diperas belum dijelaskan secara rinci.
“Melihat prilaku pejabat berotak korup seoerti ini, masyarakat pekerja prihatin. Mustinya pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dipermudah sesuai prosedur, eh malah jadi ajang pemerasan,” tegas Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi Relawan Prabowo itu
Lebih lanjut Jusuf Rizal, aktivis pekerja dan buruh, Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesial) itu menengarai jika saat ini banyak perusahaan tidak menjakankan prosedur K3 (atau melanggar K3). Untuk itu Forum Jamsos akan ikut mengawasi pelaksanaan K3 diberbagai perusahaan.
“Bagi perusahaan dan karyawannya belum menperoleh Sertifikat K3 akan dilatih agar memperoleh Sertifikasi K3. Jika dari Kementerian Ketenagakerjaan mempersulit kita hajar. Sebab semakin kecil resiko kecelakaan dan kematian akibat kerja akan baik bagi BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan,” tegas Jusuf Rizal. (M)
