Indonesiakoma, Jakarta – 29 Mei 2025 – Asosiasi Pertambangan Warga NUsantara (APWNU) menyelenggarakan peringatan Milad ke-1 sekaligus melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APWNU Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2025–2030. Acara ini berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, dan menjadi momentum penting dalam penguatan kontribusi APWNU di bisnis sektor strategis pertambangan nasional.
Dalam wawancaranya, Ketua DPW APWNU Daerah Khusus Jakarta (APWNU DKJ) , **Liliana, S.Pd., M.Si**, menyampaikan bahwa kehadiran APWNU bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah dalam peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat miskin, yatim piatu, dan komunitas pedesaan.
*“Visi dan misi APWNU adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengedepankan ekonomi kerakyatan.
Liliana menekankan pentingnya menjalankan amanah ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Dalam 100 hari pertama, DPW APWNU Daerah Khusus Jakarta akan membentuk tim-tim khusus di berbagai bidang pertambangan strategis seperti batu bara, nikel, bauksit, mangan, silika, batu pecah serta tanah dan pasir.
*“Kami akan memilih orang-orang yang kompeten dan amanah di bidangnya. Harapannya, hasil dari aktivitas bidang pertambangan ini bisa dinikmati oleh fakir miskin dan yatim piatu, serta mendorong kemakmuran masyarakat desa,”* imbuhnya.
Lebih lanjut, APWNU menargetkan menjadi asosiasi besar yang menaungi seluruh jenis mineral tambang. Tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Kehadiran APWNU diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan penambangan yang selama ini tidak tertata, merusak lingkungan desa, dan mengabaikan kewajiban pajak.
*“Kami ingin APWNU menjadi mitra strategis pemerintah dalam menertibkan aktivitas tambang, meningkatkan pendapatan negara, serta memastikan bahwa rakyat Indonesia di desa-desa mendapatkan manfaat langsung dari kekayaan alamnya,”* pungkas Liliana.
Acara pelantikan ini menjadi penanda langkah awal yang penuh optimisme dalam membangun pertambangan berbasis masyarakat dan nilai-nilai kerakyatan demi kemakmuran bangsa. (Manto)