INDONESIAKOMA.COM, JAKARTA –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mengajak masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Bekasi, memanfaatkan program Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Seruan tersebut disampaikan saat sosialisasi yang berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (21/11/2025). Ia menekankan bahwa program ini dirancang agar masyarakat mendapatkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau dan tidak lagi bergantung pada rentenir.
Dalam penyampaiannya, Maruarar meminta para birokrat bergerak cepat dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat terkait bunga, plafon pinjaman, durasi, serta persyaratan program. “Kita sebagai birokrat harus cepat, kuasai masalahnya. Kalau ada yang bertanya, harus jelas bunganya berapa, uangnya maksimal berapa, berapa lama waktunya, syaratnya apa. Ayo kita gerak dengan cepat,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa bunga program ini hanya 6 persen, jauh lebih ringan dibanding pembiayaan informal.
Maruarar menambahkan bahwa KUR Perumahan merupakan inovasi baru pemerintah dan belum pernah diterapkan sebelumnya. Ia berharap seluruh aparatur mampu memberikan penjelasan yang ringkas dan akurat kepada masyarakat agar program ini dapat dinikmati secara luas. “Program ini bagus, birokrat-birokrat harus lebih jelas dan cepat menjelaskan kepada rakyat, supaya bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo. Nggak pernah ada ini, baru sekali ini saja,” tuturnya.
Sosialisasi tersebut dihadiri ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari 196 pelaku UMKM, 38 kontraktor, 56 developer perumahan, 60 pengemudi ojek online, hingga 22 pengusaha toko bangunan. Mereka dipertemukan langsung dengan Bank BRI dan Bank BJB untuk mendapatkan penjelasan mengenai akses pembiayaan. Acara tersebut juga menghadirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wakil Bupati Asep Surya Atmaja.
Dalam kesempatan yang sama, Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa program ini sangat relevan untuk mencegah masyarakat terjerat pinjaman online dan rentenir. Menurutnya, fasilitas pembiayaan tersebut merupakan terobosan untuk memberikan akses keuangan yang lebih manusiawi. “Karena kan sekarang kita berupaya menghindari masyarakat dari pinjol, rentenir, dan program KUR ini paling tepat,” ungkap Asep.
Asep menambahkan bahwa bagi pelaku UMKM, fasilitas pembiayaan ini sangat membantu dalam penyediaan modal usaha tanpa harus memberikan jaminan. Ia menegaskan bahwa pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses secara mudah. “Bagi pelaku UMKM, program ini bisa membantu pinjaman modal untuk nilai pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa harus jaminan,” jelasnya usai mendampingi Bupati Ade Kunang.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan penuh melalui pembebasan sejumlah biaya perizinan, seperti PBG dan BPHTB, demi menekan harga rumah subsidi. Ia mengatakan sosialisasi ini menyasar berbagai pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan rumah maupun usaha. “Bunganya sangat rendah, kalau nilai pinjamannya kurang dari 100 juta tidak ada jaminan,” ujarnya. Pemerintah berharap program ini dimanfaatkan optimal oleh warga yang telah memiliki usaha atau kebutuhan hunian agar semakin mudah memperoleh rumah dan pembiayaan usaha yang lebih terjangkau.
